Siapa yang tidak mau naik gaji secara halal minimal 1 Juta Rupiah per hari? Saya rasa semua orang menginginkannya bukan? apalagi di zaman yang semua harga naik secara drastis. Mulai dari gula, garam, beras, bahkan sampai air mineral pun harganya ikut naik. Hal ini tentu sangat menekan si miskin. Namun tahukah Kamu, kalau kita semua bisa mendapat gaji minimal 1 Juta rupiah per hari?

(sumber gambar: http://dc497.4shared.com/img/7Gl1zcCo/s3/Baru-Gajian.jpg diunduh pada tanggal 19 November 2015)

Indonesia sebagai negara yang memiliki letak geografis yang menguntungkan ditambah lagi dengan kondisi alamnya yang luar biasa indah adalah potensi yang sangat menguntungkan rakyatnya. Namun siapa yang menyangka negara yang besar ini ternyata masih memiliki angka kemisikinan yang sangat parah. Kondisi ini diperburuk dengan adanya persaingan bebas yang membuat tenaga kerja yang tidak siap bersaing akan tertinggal dan menganggur.

Setelah persaingan merebutkan pekerjaan, pekerja-pekerja ini harus bekerja dengan susah payah dan menghasilkan uang yang tidak seberapa. Di awal bulan gajian, akan  tetapi di tengah bulan uang tersebut telah habis karena harga kebutuhan pokok yang mahal.

Penulis akan memaparkan bahwa ternyata, di Indonesia gaji semua pegawainya, bagi pegawai negeri maupun swasta sangat berpotensi bisa mendapat gaji Rp30.000.000,00 sebulan yang artinya Rp1.000.000,00 per hari.

(sumber gambar: http://redfootdesign.com/wp-content/uploads/2015/05/kasbon.jpg diunduh pada tanggal 19 November 2015)

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengatakan, Indonesia adalah negeri yang kaya dan memiliki pemasukan besar. Dari sektor energi misalnya, dia mengatakan, negara bisa saja mendulang Rp 15 ribu triliun setiap tahun.

Jumlah itu didapat dari royalti 45 blok migas yang telah beroperasi dan beberapa pertambangan ilegal. “Dari pemasukan itu lalu dibagi 241 juta jiwa penduduk, maka minimal pendapatan masyarakat Rp 30 juta per bulan,” kata Samad di hadapan 20 ribu buruh yang berkumpul di Istora Senayan, Senin, 21 Oktober 2013.

Samad menambahkan, pemerintah semestinya mampu memaksa perusahaan tambang untuk membayar royalti sebesar 50 persen. Sebagai contoh, dalam setahun, Blok migas Mahakam bisa mendulang Rp 120 triliun, Blok Cepu sebesar Rp 190 triliun, dan Blok Madura senilai Rp 135 triliun.

Namun, sektor tambang dan energi adalah satu wilayah yang diindikasi banyak kebocoran dan korupsi. Hampir 50 persen perusahaan tambang yang melakukan eksploitasi dan eksplorasi mineral tak membayar royalti. Saat bertanya kepada mereka yang mengemplang pajak, Samad menemukan bahwa mereka telah membayar sogokan kepada pemerintah setempat. “Bahkan, sesungguhnya uang suap yang dibayarkan ke oknum pemerintah lebih besar dari royalti,” ucapnya.

Para pengusaha hitam lebih memilih membayar ke oknum aparat pemerintah agar dimudahkan dalam mengurus izin usaha pertambangan. Selain itu, pengusaha juga berharap agar lahan penambangan mereka ditambah. “Oleh sebab itu, KPK berkewajiban menyelamatkan sumber daya alam dalam bentuk kolonialisme model baru.”

 

Melihat pernyataan Abraham Samad, sudah seharusnya kita menghapus korupsi dan memudahkan birokrasi perizinan. Pengusaha sebenarnya terpaksa menyuap pemerintah yang korup karena perizinan yang dipersulit. Disisi lain pengusaha menginginkan agar sumber daya yang ada bisa dikelola maksimal demi kesejahteraan bangsa dan negara. Pengusaha tidak akan menyuap pemerintah korup tersebut seandainya perizinan dipermudah karena angka suap dibanding jumlah pajak ternyata lebih besar jumlah uang supanya, ini pasti sangat tidak menguntungkan bagi perusahaan.

(sumber gambar: http://assets-a2.kompasiana.com/statics/files/14219130832074965500.jpg?t=o&v=760 diunduh pada tanggal 19 November 2015)

Langkah yang paling cepat agar semua pegawai di Indonesia mendapat gaji Rp30.000.000,00/ bulan atau Rp1.000.000,00 adalah dengan cara memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya dan menyederhanakan perizinan yang tidak penting dan merugikan bangsa dan negara.

 

daftar pustaka:
http://bisnis.tempo.co/read/news/2013/10/21/092523493/tanpa-korupsi-gaji-rakyat-bisa-rp-30-juta-sebulan